Tanggal Hari Ini : 22 Sep 2017 Login - Daftar
 
Profil | Info Usaha | Peluang Usaha | Entrepreneurship | Strategi Usaha | Keuangan | Profil Sukses | Jadwal Seminar
WaralabaInfo ProductBisnis OnlineIde BisnisInformasi Kumpulan Usaha MemberPendaftaran memberForum WirausahaMerchandiseInfo Iklan
 
Tantangan UKM Makin Keras
Selasa, 01 Mei 2012 08:54 WIB
Administrator



BERITA TERKAIT

Krisna Wijaya

Tantangan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UKM)  di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang saat ini makin keras. Hal itu bukan saja karena adanya persaingan bisnis baik domestik maupun global yang kian ketat, seperti adanya pasar bebas Asean,  namun juga karena masih lemahnya iklim usaha yang kondusif, serta dukungan pemerintah yang terintegrasi masih belum memadai.

Hal itu diungkapkan Dr Krisna Wijaya saat menjawab pertanyaan  Majalah Wirausaha dan Keuangan tentang peluang,  tantangan  dan peran strategis UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya peran UKM dalam meningkatkan  perekonomian daerah.

Menurut  Krisna, peran UKM sangat strategis dalam meningkatkan perekonomi daerah. Secara teori, lanjutnya, Indonesia dengan 52 juta pengusaha, dan 98% adalah pengusaha UKM seharusnya memiliki peran penting dan strategis bagi perekonomian negara.

Letak strategisnya, lanjut Krisna, terletak pada jumlah UKM yang sangat besar. Mereka dapat dipastikan  selain mensuplay barang dan jasa juga pengguna produk-produk barang dan jasa. Dapat dibayangkan jika terdapat 50 juta pengusaha melakukan transaksi bisnis, maka akan banyak sekali turunan kegiatan yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat, adanya kontribusi pajak, serta geliat kegiatan perekonomian lainnya.

Apakah UKM sudah ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat strategis bagi Indonesia? Jika melihat peran dan aktifitas bisnis yang ditimbulkan oleh kegiatan para pengusaha UKM yang jumlahnya sangat banyak tersebut, lanjut Krisna,  terlihat sangat strategis, namun apakah pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah telah menempatkan persoalan pengembangan UKM sebagai hal yang strategis?

Hal ini, ungkap Krisna,  penting. Penting untuk mengkaji dan menempatkan sejauhmana pemerintah berperan dalam pengembangan UKM. Secara ekonomi, Indonesia yang terdiri dari geografis yang luas, terdiri dari berbagai wilayah, sumberdaya alam yang sangat banyak dan kaya, maka Indonesia harus mampu menciptakan para UKM, para pewirausaha-pewirausaha  baru yang kuat, yang ada di desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten maupun propinsi sehingga peluang kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang tersebar luas tersebut dapat segera tercapai.

Krisna mencoba mengambil contoh konsep pengembangan perekonomian masyarakat pedesaan di zaman Presiden Soeharto. Saat itu sektor pertanian mendapat prioritas dengan harapan masyarakat pedesaan yang sebagian besar para petani dapat segera menikmati kesejahteraan.

Dalam membangun sektor pertanian, pabrik pupuk didirikan, irigasi, bendungan dibangun, penelitian benih dan penyediaan benih unggul, teknologi tepat guna di bidang pertanian juga disosialisasikan dengan gencar. Begitu juga dengan Program Bimas. Saat itu dapat dikatakan bahwa seluruh instansi pemerintah difokuskan dan mengintegrasikan diri dalam program pembangunan pertanian, dan hasilnya Indonesia dapat melakukan swasembada beras, harga kebutuhan bahan pokok terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan relative lebih baik.

Namun ketika Indonesia meningkat pada pembangunan tahap berikutnya ke era industry dimana sebagian besar bahan baku dan barang modal diperoleh secara impor, disinilah mulai timbul ketidakadanya integrasi lagi.

 

Perlu Dukungan

Menurut Krisna, pemerintah bukan tidak tahu bahwa UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tetapi belum melakukan integrasi dengan baik. Peran pemerintah adalah regulator sehingga integrasi merupakan domain yang sangat dapat dilakukan.

Kita ambil contoh, lanjut Krisna. Korea, Thailand, dan Jepang meski mengembangkan industry untuk perekonomian nasionalnya tetapi tidak melepaskan usaha dasar yang digeluti rakyatnya, sebagai petani, untuk dilepaskan begitu saja.  Di Thailand, bahkan  ada partai yang sangat berpihak kepada petani.  Di Jepang, petaninya sejahtera karena produknya dilindungi dan pemerintah berperan melakukan regulasi yang menguntungkan petani.

“ Saya melihat di Thailand ada program pengembangan tambak udang yang diintegrasikan oleh pemerintah dan disubsidi oleh negara. Bedanya di Indonesia, subsidi biasanya dilakukan dengan memberikan subsidi bunga atau memberikan subsidi dengan potongan harga di depan. Di Thailand berbeda, subsidi diberikan justru jika programnya berjalan dengan baik, dan menghasilkan output seperti yang diharapkan.   Pemerintah di sana membangun jalan-jalan yang lebar ke lokasi usaha, ia kemudian memanggil pihak swasta untuk menyediakan benih unggul supaya produknya banyak, menyediakan pakan, serta melakukan penyuluhan dan pembinaan produksi. Jika pada masa panen hasil tambahnya 1 hektar menghasilkan  10 ton udang seperti yang diharapkan, misalnya, maka pemerintah akan menghitung subsidi, berapa yang dikeluarkan untuk petani tersebut. Namun jika gagal, pihak swasta tersebut yang harus menanggung akibatnya. Karena itu pihak swasta yang dilibatkan memiliki beban moral dan kuwajiban agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Di Korea Selatan berbeda lagi. Perlindungan kepada UKM dilakukan dengan menyediakan suplay chain yang memadai sehingga usahanya efisien. Jika ada industry ban yang berdiri di sebuah lokasi maka industry-industri lain yang terkait juga disediakan seperti industry karet, dan kelengkapannya.

“Pemerintah yang mendisain supply chainnya,” ujar Krisna.

Di China, pemerintahnya dengan sadar membangun infrastruktur yang sangat memadai bagi  berkembangnya sebuah bisnis, dengan membangun jalan yang luas dan bebas hambatan (agar tidak macet dan tidak efisien), membangun infrastruktur listrik yang sangat memadai dan murah, dan yang paling penting China membangun sebuah simpul-simpul bisnis yang memungkinkan pengusaha UKM di sana dapat bekerja dan berproduksi secara terintegrasi secara efisien.

Pemerintah, lanjut Krisna, melalui otoritasnya sebagai regulator, mengatur dan mempersatukan sebuah bisnis para UKM menjadi terintegrasi, dan menjadi satu mata rantai.

“Jika   ada sebuah industry yang berdiri dapat dipastikan industry ikutannya yang berkaitan dengan industry utama juga berdiri di sana. Pemerintah yang mengawasi mata rantai bisnis ini, dan mereka sangat serius mengawasinya,” ujarnya.

 

Kendala

Jika ada anggapan bahwa UKM kita sering kalah bersaing dengan produk dari negara lain, dan perannya belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Krisna harus segera diiventarisir apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Namun Krisna mengingatkan, di Indonesia, masalah yang dihadapi UKM biasanya selalu ditimpakan pada masalah modal, padahal seharusnya tidak seperti itu.

“Apapun jenis usahanya, kalau ditanya apa masalahnya pasti soal modal. Padahal masalah usaha itu bukan hanya modal, tetapi ada  tempat usaha, sumberdaya manusia, dan  teknologi. Di Indonesia  bicara usaha kecil itu selalu bicara modal, padahal  mereka jarang diajarkan tentang teknologi baru, proses pemasarannya, peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia, dll.  Kesalahannya selalu begitu, dari dulu selalu begitu, dan tidak ada telaah yang lebih detail,” jelas Komisaris Independen Bank Mandiri ini.

Padahal, lanjut Krisna,  jika ada kreatifitas yang memadai, masalah modal dapat diatasi lebih mudah dari yang dibayangkan.  Terhadap masalah pengusaha mikro yang berjualan di lapak-lapak jika pemerintah menerapkan regulasi dengan memberikan kepastian tempat berusaha kepada mereka, maka lembaga  jasa keuangan akan banyak yang mendatangi mereka. Persoalannya pengusaha mikro tersebut  tidak memiliki kepastian tempat berusa, dan itulah masalahnya.

Di lingkungan wilayah, seperti Kabupaten misalnya, lanjut Krisna, bagaimana membangun UKM, dengan desentrailasi ,masing-masing berjalan dengan pemikirannya sendiri-sendiri. Tidak banyak yang melakukan pengembangkan UKM dengan mengitegrasikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki. Di Cirebon misalnya, seharusnya dibangun industry perikanan yang memadai, didirikan pabrik-pabrik pengolahan perikanan yang mampu mengolah hasil perikanan dengan baik, penduduk setempat diberikan peluang untuk bekerja di sana. Harus ada suplay chain yang dapat dipaksakan oleh pemerintah, karena peran pemerintah di sini adalah regulator, dan peran ini tidak dapat tergantikan oleh yang lain.

 Krisna menilai, system kepartaian yang merekrut kepemimpinan untuk melahirkan pemerintah yang mampu mengintegrasikan UKM agar memiliki daya saing dan mampu mensejahterakan masyarakat memang tidak mudah, selain karena jalur integrasi yang dibuat di tingkat pusat tidak dapat dengan mudah diterapkan di daerah, juga masih ada anggapan bahwa kinerja dan prestasi pemerintah hanya diukur dalam jangka pendek.

“Perhatian  system politik  masih dikaitkan dengan masa kerja jabatan, ada bupati atau kepala pemerintahan yang mengatakan jika kerjanya bagus yang menikmati nanti bukan dirinya, mungkin jadi orang lain dari partai lain. Jika masih banyak anggapan seperti itu, membangun UKM memang memiliki tantangan yang semakin keras,” ujarnya. n

comments powered by Disqus
 


Terbaru
Terpopuler
Terkomentari